Pelayanan prima menjadi sebuah keharusan bagi sebuah perpustakaan. Bagaimana mewujudkan pelayanan prima di lingkungan perpustakaan? Salah satunya adalah dengan akreditasi perpustakaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Pustaka) Kementerian Pertanian (Kementan) bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional (Pepusnas) RI menggelar webinar kepustakawanan yang dilaksanakan secara luring dan daring pada Selasa, 9 November 2021. Topik yang diangkat adalah “Review Hasil Persiapan Akreditasi Perpustakaan”. Acara tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada perpustakaan lingkup Kemetan agar semuanya dapat terakreditasi.

Acara webinar dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala PUSTAKA Dr. Sudi Mardianto. Dalam sambutannya, Sudi menyampaikan bahwa akreditasi perpustakaan wajib untuk dilaksanakan karena sebagai bentuk keseriusan dalam melayani pemustaka dari sisi koleksi dan cara mengakses publikasi serta informasi lainnya. “Dengan adanya perpustakaan yang akan terakreditasi menjadi prioritas pengembangan sebagai target instansi dalam kelengkapan insfrastuktur,” tambah Sudi Mardianto. “Demi suksesnya proses akreditasi perpustakaan dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak terkait agar berjalan dengan baik dan lancar,” tegas Sudi sebelum mengakhiri sambutannya.

Hadir sebagai narasumber pada webinar, yaitu Drs. Supriyanto, M.Si., Direktur Standarisasi dan Akreditasi Perpusnas RI. Dalam paparannya, Supriyanto menerangkan bahwa standarisasi akan menjadi percepatan perkembangan perpustakaan, khususnya di lingkup Kementan. Tujuan dari dilaksanakannya akreditasi adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (pemustaka) terhadap kinerja perpustakaan serta menjamin kosistensi kualitas kegiatan perpustakaan. Selain itu, Supriyanto juga menyampaikan banyak hal terkait masalah yang umumnya dihadapi perpustakaan khusus dalam akreditasi, peluang pengembangan perpustakaan khusus menuju akreditasi, kewajiban penerapan akreditasi, prosedur akreditasi, serta keuntungan dari akreditasi.

Acara webinar kepustakawanan kali ini dihadiri sebanyak 53 peserta, baik online maupun onsite, termasuk tim penilai akreditasi Perpusnas RI. Review hasil akreditasi kali ini sebanyak 18 unit kerja lingkup Kementan, yaitu Pustaka, Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Veteriner, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Biro Humas dan Informasi Publik, Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian, Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BPTP) Jambi, BPTP Yogyakarta, BPTP Papua Barat, BPTP Sulawesi Utara, BPTP Sumut, BPTP Maluku, Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta Magelang, Polbangtan Bogor, dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Kupang.  (Herwan Junaidi).

 Menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Pustaka) Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Perpustakaan Nasional (Perpusas) RI, pada tanggal 4 dan 5 November 2021. Pustaka dan Perpusnas melihat secara langsung beberapa perpustakaan desa binaan Perpusnas yang berbasis inklusi sosial  di daerah Magelang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Tim Pustaka yang dipimpin oleh Riko Bintari Pertamasari (Koordinator Kelompok Substansi Perpustakaan) dan Tim Perpusnas yang diketuai oleh Upriyadi (Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus) melakukan kunjungan ke tiga perpustakaan desa. Perpustakaan Muda Bhakti di Desa Ngablak Kecamatan Srumbung, Perpustakaan Sahwahita di Desa Butuh Kecamatan Sawangan, dan Perpustakaan Pondok Sejuta Ilmu di Desa Ngablak Kecamatan Ngablak.

Tim Pustaka-Kementerian Pertanian dan Perpusnas diterima oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Magelang. Kunjungan kerja tersebut sebagai wujud apresiasi dari Perpusnas kepada perpustakaan desa yang telah bertransformasi menuju perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dalam sambutannya Upriyadi menyatakan bahwa Perpusnas menggandeng Kementan untuk membantu dalam melakukan pembinaan di perpustakaan desa, karena tujuan dari perpustakaan berbasis inklusi sosial ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan sebagian besar masyarakat adalah petani, sehingga Perpusnas merasa tepat jika melakukan kolaborasi dengan Kementan untuk bersama-sama membina perpustakaan desa tersebut dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Desa Ngablak Kecamatan Serumbung, 99% masyarakatnya adalah petani salak, mereka mengalami permasalahan di saat panen raya. Permasalahan tersebut menyebabkan harga salak sangat murah dan kondisi kesuburan tanah yang telah jenuh juga mengakibatkan hasil panen kurang maksimal. Harapan dari kepala desa setempat untuk memperoleh pendampingan dari Kementan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Riko dalam sambutannya bahwa Perpustakaan Kementan, berperan juga dalam kegiatan pertanian.  Perpustakaan sebagai pusat kegiatan, edukasi, dan juga sebagai fasilitator. Melalui perpustakaan, informasi dapat diperoleh melalui bahan perpustakaan yang ada, baik tercetak maupun digital ataupun dapat juga dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Permasalahan di bidang pertanian yang terjadi di lapangan dapat dikonsultasikan dengan narasumber untuk mendapatkan solusi, sehingga permasalahan dapat teratasi dan berdampak pada keberhasilan.

Hasil kunjungan dari ketiga perpustakaan, telah terlihat peran dari perpustakaan sebagai tempat edukasi, rekreasi, dan tempat  berkumpul untuk melakukan berbagai aktifitas.  Kegiatan pelatihan seperti pembuatan berbagai olahan dari salak, pelatihan menjahit, berbagai kegiatan edukasi untuk anak usia dini maupun remaja, penggalakan duta literasi di kalangan pemuda, dan juga adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat difabel. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat, sehingga dapat memberdayakan segala potensi yang dimiliki di masing-masing wilayahnya yang berdampak pada peningkatkan kesejahteraan.

Hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Perpusnas dan Bappenas menunjukkan bahwa program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini sebagian besar sangat berdampak langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, Bappenas sangat mendukung program tersebut. Perpusnas berharap dapat berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian karena sebagian masyarakat Indonesia masih di bidang pertanian. Sehingga dengan adanya kolaborasi dan sinergi yang baik dapat mewujudkan perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah ataupun di desa menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berdampak pada peningkatan literasi dan kesejahteraan. (Listina)