Bertempat di Ruang Serba Guna Lt.4 Gedung Perpustakaan Nasional RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No.11, Jakarta Pusat, Pertanian Press hadir dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun dengan tema Urgensi Penerbit Pemerintah dalam Penguatan Konten Literasi pada 16 Mei 2024.

Pada kesempatan tersebut Kepala Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian, Muchlis menyampaikan peran Pertanian Press di Kementerian Pertanian dalam pengembangan konten literasi pertanian. “Terdapat 5 urgensi penerbitan pemerintah berdasarkan pengalaman di Pertanian Press yaitu pertama mendorong pendokumentasian pengetahuan, kedua meningkatkan kapasitas penulis dan pengelola penerbitan, ketiga memproduksi konten literasi bermutu, keempat mendorong implementasi serah simpan karya cetak dan karya rekam dan kelima mempromosikan konten literasi hasil terbitan”, jelas Muchlis.

Hasil penerbitan di Pertanian Press menjadi salah satu konten literasi yang disebarluaskan melalui bedah buku, bincang literasi, website penerbitan dan media sosial, tambah Muchlis. Narasumber lain, yaitu Hikmat Kurnia yang merupakan ketua IKAPI DKI Jakarta menyampaikan tentang peta perbukuan di Indonesia. Hal menarik disampaikan Hikmat bahwa sebuah buku merupakan cerminan kondisi zaman sesuai tahun diterbitkannya.

Metode penulisan juga akan berubah sesuai kondisi zaman, seperti pada era media sosial saat ini buku yang laku adalah yang bisa dinikmati pengguna media sosial. “Tiga fungsi utama buku yaitu sebagai sarana edukatif, inspiratif dan rekreatif, jelas Hikmat.  “Fungsi rekreatif ini didapatkan jika membaca buku menjadi kegiatan menyenangkan, dalam arti penulisan buku jangan monoton, boleh saja misalnya kisah petani inspiratif ditulis dalam bentuk novel, sehingga pembaca menjadi terhibur ketika membaca, terangnya.

Narasumber ketiga dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Fadly Suhendra menekankan fungsi penerbitan pemerintah terhadap open access pengetahuan. “Pengetahuan yang diperoleh dan diterbitkan menggunakan dana Pemerintah sudah seharusnya dapat di akses secara luas oleh masyarakat”, terang Fadly. Hal yang penting juga harus dipikirkan adalah terkait regulasi open access tersebut agar penulis atau masyarakat tidak dirugikan. Fadly juga menegaskan fungsi penerbitan adalah menambah nilai suatu buku serta menjadi guide keeper naskah yang akan diterbitkan, jadi buku yang diterbitkan sudah seharusnya memang yang layak terbit.

Pada akhir kegiatan, Pemimpin Redaksi Perpusnas Press menyampaikan 5 rekomendasi kegiatan diskusi ini. Pertama, mendorong penerbit pemerintah mencanangkan gerakan akses terbuka atas buku terbitan pemerintah. Kedua, mendorong terbentuknya Forum Penerbit Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan kualitas SDM dan publikasi yang dihasilkan. Ketiga,  mendorong partisipasi aktif penerbit Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan literasi masyarakat dengan mengembangkan buku-buku berkualitas. Keempat, mendorong Kementerian/Lembaga memiliki unit penerbit yang didukung SDM yang berkompeten. Kelima, melaksanakan FGD secara berkelanjutan untuk membahas program bersama antar penerbit Kementerian/Lembaga.

Diskusi Kelompok Terpumpun yang diinisiasi Perpusnas ini sebagai langkah awal pembentukan Forum Penerbit Kementerian/Lembaga. Banyak PR yang harus dikerjakan, banyak hal yang disampaikan peserta yang harus diselesaikan pada pertemuan selanjutnya. (Eni)