Selain Penyuluh, pranata humas, dan pengelola teknologi informasi atau pranata komputer, jabatan lain yang tidak kalah penting dalam tata kelola dan transfer knowledge mendukung keberhasilan pembangunan pertanian adalah Pengelola Perpustakaan. “Pengelola perpustakaan" adalah salah satu key factor untuk mendukung terwujudnya pertanian yang maju, mandiri, dan modern.” Ungkap Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA), Retno Sri Hartati Mulyandari ketika menutup acara temu teknis pada 15 Februari 2020 di Hotel Aryaduta Jakarta.

Dalam arahannya Retno menegaskan bahwa acara ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi seluruh pengelola perpustakaan terkait tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung program strategis Kementerian Pertanian. “Salah satu target capaian program strategis kementan adalah peningkatan produktivitas pertanian minimal 7%, penurunan losses di bawah 5%, peningkatan ekspor sebesar 3 kali lipat, peningkatan penguasaan teknologi hulu-hilir hingga pemasaran di level grass root, termasuk di dalamnya program literasi teknologi pertanian di sekolah-sekolah melalui program Pertanian Masuk Sekolah. Oleh karena itu, program pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial mutlak matching dengan program strategis tersebut” Ungkap Retno.

Retno juga mengapresiasi seluruh rancangan pengembangan perpustakaan pertanian berbasis inklusi sosial, mendorong pelaksanaannya di lapangan, serta akan memonitor dan mengevaluasi progressnya dalam 3 bulan mendatang melalui koordinator wilayah. Kemudian Retno menjelaskan bahwa Perpustakaan Unit Kerja/Unit Pelayanan Teknis lingkup Kementan saat ini sebagian besar belum memiliki anggaran khusus untuk pengelolaan perpustakaan apalagi pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Oleh karena itu, perlu sinergi harmonis dengan program strategis kementerian, dengan memasukkan unsur tusi perpustakaan melalui pengembangan taman baca/perpustakaan keliling, pengemasan kembali informasi teknologi pertanian yang ramah pengguna hingga bimbingan teknis dan pengawalan penerapan teknologi oleh petani bersama penyuluh. Selain itu perpustakaan juga harus berkolaborasi dengan mitra swasta, perguruan tinggi, karang taruna, gapoktan hingga komunitas untuk pemberdayaan petani. “Manfaatkan lembaga existing dan libatkan seluruh stakeholders dalam proses peningkatan literasi teknologi pertanian bagi petani”, bebernya bersemangat.

“Untuk itu dalam waktu dekat PUSTAKA akan membuat Petunjuk Teknis perpustakaan pertanian berbasis inklusi sosial yang akan menjadi pedoman bagi pustakawan dan pengelola perpustakaan Kementan.” Ujarnya. Selanjutnya Kepala PUSTAKA juga menghimbau agar para pustakawan menularkan ilmu yang diperoleh dari kegiatan temu teknis ini kepada para pengelola perpustakaan di daerah yang terhubung dengan program perpustakaan nasional. 

“Ke depan, program perpustakaan pertanian berbasis inklusi sosial ini akan diusulkan ke Bapennas agar daerah memperoleh dukungan anggaran tersendiri untuk dukung pengembangan perpustakaan pertanian berbasis inklusi sosial yang terkoneksi langsung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Acara temu teknis diakhiri dengan presentasi perwakilan peserta dari setiap kluster wilayah terkait rancangan perencanaan program perpustakaan pertanian berbasis inklusi sosial”, ungkapnya.